🦞 Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Pada Saat Ini

Perkembanganperaturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan, bahkan sejak 18 Agustus 1945 ketika disahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan wewenang di berbagai daerah di Indonesia, memahami apa yang dimaksud dengan otonomi daerah menjadi 3 Permasalahan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal a. Korupsi di Daerah Berdasarkan keterangan dari Dirjen Otonomi Daerah kemendagri, sebagaimana diberitakan dalam Republika (9/5) sebanyak 325 kepala daerah terjerat masalah hukum. Dari jumlah tersebut sebagian sudah menjadi Narapidana, sementara sebagian lagi masih berstatus tersangka. Padatahun 1905 mulai terbentuk pemerintahan walaupun dengan kekuasaan terbatas dan tetap di bawah pimpinan pemerintah daerah Eropa berlanjut pada tahun 1916 terbentuk pula pemerintahan kota-kota besar dengan pemerintahan sendiri dengan wali kota bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah Eropa, pada 1918 mulai terdapat dewan rakyat yang Halini sebagai dasar mengapa otonomi daerah diberlakukan di Indonesia. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Dinegara kita sendiri istilah otonomi daerah ini sering pula disebut desentralisasi. Arti dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat pada daerah otonomi. Maka pelaksanaan desentralisasi ini diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalampelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa asas yang diterapkan, salah satunya desentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di daerah. Selain itu, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip otonomi daerah. DiIndonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. Pada masa Orde Baru sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pelaksanaan Otonomi Daerah juga diterapkan akan tetapi hasilnya Sejarahperkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri dapat dikatakan seperti mengikuti pola pada bandul jam yaitu beredar antara sangat sentralistik dan sangat desentralistik. Apabila kebijakan yang dilaksanakan sangat sentralistik maka bandulnya akan ditarik kembali kepada arah titik keseimbangan desentralistik demikian pula Daerahtidak diberikan hak otonomi, melainkan kewajiban untuk ikut melancarkan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Baca juga: Politik Hukum Kontemporer di Era Covid-19 dan New Normal. Adapun politik hukum agraria di era orde baru tidak lagi berkutat pada pembentukan UUPA, melainkan penerapan UUPA. Misalnya pada era orde baru 8u6o.

bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia pada saat ini